Aturan PDP hotel kini semakin terperinci setelah Indonesia menerbitkan ketentuan pelaksana yang mengatur cara perusahaan mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan memindahkan informasi pribadi.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 atau PP 33/2026 akan mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Peraturan ini menjadi kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP.
Bagi industri perhotelan, aturan tersebut memiliki dampak langsung karena data pribadi diproses dalam hampir seluruh perjalanan tamu.
Hotel mengumpulkan identitas, nomor telepon, alamat surat elektronik, data paspor, informasi pembayaran, preferensi menginap dan riwayat keanggotaan. Beberapa properti juga memproses informasi yang lebih sensitif, seperti alergi, kebutuhan aksesibilitas, serta data yang berkaitan dengan layanan spa, kebugaran dan kesehatan.
Aturan PDP Hotel Mulai Berlaku 16 Januari 2027
Aturan PDP hotel membawa kewajiban baru yang perlu diterjemahkan ke dalam sistem, kebijakan dan prosedur operasional sebelum masa berlakunya.
Data Tidak Hanya Berada di Front Office
Data tamu tidak hanya tersimpan di meja resepsionis atau sistem manajemen properti.
Informasi tersebut dapat mengalir melalui online travel agent, agen perjalanan, mesin pemesanan, penyedia pembayaran, platform customer relationship management, program loyalitas, layanan penyimpanan cloud, serta vendor teknologi lainnya.
Dalam kerangka PDP, hotel perlu memahami apakah setiap pihak bertindak sebagai pengendali data, pengendali bersama, atau prosesor data. Pembagian peran tersebut menentukan siapa yang menetapkan tujuan pemrosesan dan siapa yang mengolah data atas nama pihak lain.
Aturan PDP hotel mewajibkan adanya dasar yang sah untuk setiap kegiatan pemrosesan. Persetujuan merupakan salah satu dasar, tetapi bukan satu-satunya.
Data juga dapat diproses untuk memenuhi perjanjian, menjalankan kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital, atau berdasarkan kepentingan sah lain yang diperbolehkan.
Apabila persetujuan digunakan, persetujuan tersebut harus diberikan secara bebas, spesifik, sadar, dan tidak ambigu. Hotel juga harus dapat membuktikan bahwa persetujuan yang sah telah diperoleh.

Kewajiban Kepatuhan Semakin Terperinci
Salah satu kewajiban penting dalam PP 33/2026 adalah pencatatan kegiatan pemrosesan data pribadi melalui Record of Processing Activities atau RoPA.
Dokumen tersebut perlu menjelaskan jenis data yang dikumpulkan, sumber data, tujuan pemrosesan, pihak yang memperoleh akses, jangka waktu penyimpanan, aliran transfer data, serta langkah pengamanan yang diterapkan.
Dalam aturan PDP hotel, perusahaan juga harus menetapkan masa retensi. Informasi pribadi tidak dapat disimpan tanpa batas waktu hanya karena mungkin akan dibutuhkan pada masa mendatang.
Setelah tujuan pemrosesan tercapai dan masa retensi berakhir, data pada umumnya harus dihapus atau dimusnahkan, kecuali terdapat kewajiban hukum lain yang mengharuskan penyimpanan lebih lanjut.
Pemrosesan yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi dapat memerlukan Data Protection Impact Assessment atau DPIA sebelum kegiatan tersebut dimulai.
Kewajiban ini dapat berlaku ketika hotel menggunakan teknologi pengenalan wajah, menggabungkan profil tamu dari berbagai sumber, memproses data sensitif dalam skala besar, atau menerapkan teknologi untuk melakukan pemantauan secara sistematis.
Perusahaan tertentu juga dapat diwajibkan menunjuk pejabat atau petugas pelindungan data pribadi, bergantung pada sifat, skala dan tingkat risiko pemrosesannya.

Hotel Harus Siap Menghadapi Kebocoran Data
Kegagalan pelindungan data pribadi tidak hanya berarti serangan siber berskala besar.
Insiden dapat berupa hilangnya dokumen tamu, informasi pribadi yang terkirim kepada penerima yang salah, akses pegawai tanpa kewenangan, basis data yang terbuka atau penggunaan informasi tamu untuk pemasaran tanpa dasar yang sah.
Aturan PDP hotel mengharuskan pihak yang terdampak dan lembaga pengawas diberi tahu secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam setelah kegagalan pelindungan data diketahui secara pasti atau secara wajar dapat diketahui.
Regulasi tersebut memungkinkan penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data dan denda administratif.
Denda administratif dapat mencapai paling tinggi 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan pengendali atau prosesor data. Lebih dari satu sanksi administratif juga dapat dijatuhkan untuk satu pelanggaran.
Sumber: PP Nomor 33 Tahun 2026, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan.